.

Yudhoyono Sebut Lima Kriteria Calon Wapres

2009-04-20T05:12:00.000-07:00

KOMPAS -Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, yang mencalonkan diri sebagai presiden kembali, menyebutkan lima kriteria calon wakil presiden yang akan mendampinginya dalam Pemilu Presiden 2009. Lima kriteria itu dirumuskan setelah mendengarkan masukan rakyat.

Lima kriteria itu adalah memiliki integritas, kepribadian, karakter moral, termasuk moral politik yang baik; memiliki kapasitas dan kapabilitas sebagai pembantu presiden sesuai dengan UUD 1945; memiliki loyalitas yang penuh kepada pemerintah dan bebas dari konflik kepentingan; memiliki akseptabilitas dalam arti diterima dan lekat di hati rakyat; serta dapat meningkatkan kekokohan dan efektivitas koalisi yang dibangun.

”Sampai sekarang, saya belum menemukan,” ujar Yudhoyono di di Puri Cikeas Indah, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat, Minggu (19/4). Dalam jumpa pers, ia ditunggui Ny Ani Yudhoyono dan Sudi Silalahi.

Yudhoyono menjelaskan, Partai Demokrat membentuk Tim Sembilan yang dipimpin Ketua Umum Hadi Utomo untuk mencari calon wapres sesuai dengan kriteria itu. Sudah banyak partai politik yang diajak bicara tentang kebersamaan dan koalisi di pemerintahan dan parlemen pada periode 2009-2014. ”Tim Sembilan wajib berkomunikasi dan lapor kepada saya,” ujarnya.

Iwan Fals Masuk Daftar Capres 2009

2009-01-02T05:07:00.000-08:00

KAPANLAGI - Musisi kenamaan Indonesia, Iwan Fals, ternyata akan jadi salah satu calon presiden 2009. Buktinya, wajahnya juga akan turut memeriahkan ajang Pameran Wajah Calon Presiden 2009 yang diadakan oleh Jupri Art Gallery Indonesia (JAGI) di Little Shanghai The Taman Dayu, Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur, pada 1 Februari 2009.

Jupri Abdullah, Kurator Pemeran Lukisan Wajah Capres 2009 yang ditemui di Pasuruan, Jumat (02/01), menjelaskan, wajah capres yang bakal dipamerkan adalah karya para seniman dari berbagai daerah di Indonesia.

Para seniman lukis yang berminat diberi kesempatan mengirimkan karya lukisnya ke Sekretariat Panitia Little Shanghai No 9 The Taman Dayu City of Festivals Jl Raya Surabaya - Malang Km 48 Pandaan Pasuruan Jawa Timur paling lambat 25 Januari 2009.

Ketentuan peserta pameran lukis wajah capres, terbuka untuk umum, baik pria maupun wanita. Melukis salah satu dari 14 wajah capres yang telah ditentukan oleh kurator.

Disebutkan, ke-14 wajah capres tersebut masing-masing, Akbar Tanjung, Amien Rais, Iwan Fals, Hidayat Nurwahid, KH Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, Prabowo Subianto, Susilo Bambang Yudhoyono, Sri Sultan Hamengkubuwono X, Sutrisno Bachir, Sutiyoso, Wiranto, Siti Hardiyanti Rukmana, dan Yusuf Kalla.

Rizal Malarangeng Mundur Dari Bursa Capres 2009

2008-11-20T05:03:00.000-08:00

SWABERITA - Rizal Mallarangeng bakal calon presiden dari jalur non partai, menyatakan mundur dari bursa calon presiden 2009. Ia mengakui popularitasnya masih kalah jauh dibandingkan calon lainnya seperti Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Megawati Sukarnoputri.

Demikian disampaikan Rizal usai acara peluncuran bukunya yang berjudul “Dari Langit”, kumpulan esai tentang manusia, masyarakat dan kekuasaan di Goethe House, Jakarta, Rabu (19′11). Menurut Rizal, ia akhirnya mundur setelah melakukan dua kali survei nasional.

Dari hasil survei, popularitas dirinya masih jauh dibandingkan dua calon teratas, SBY dan Megawati. Dari hasil survei terakhir yang dilakukan pekan lalu, Rizal hanya mendapatkan 35 persen tingkat popularitas atau dikenal masyarakat. Sedangkan tingkat ilektabilitas atau kesempatan untuk dipilih tetap rendah. Atas pertimbangan tersebut, Rizal menyatakan mundur dari bursa capres. Menurutnya, Indonesia membutuhkan pemimpin baru yang mampu memberikan penyegaran bagi masyarakat.

Menteri Kampanye Tidak Masalah, Asal Izin Presiden

2008-07-07T22:41:00.000-07:00

[Detik] - Aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan peluang menteri untuk bekerja sehari dalam seminggu selama kampanye. Fraksi Partai Golkar (FPG) tidak mempermasalahkannya.

"Karena kalau tidak diatur secara tegas begitu belum tentu juga menteri efektif. Jadi biarkanlah kasih kesempatan menteri itu kan punya hak politik," kata Ketua FPG Priyo Budi Santoso di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2008).

Menurut dia, KPU punya keleluasaan untuk menentukan keputusannya dan tidak harus berkonsultasi dengan DPR. "Asal presiden mengizinkan. Jadi mereka harus izin presiden dulu," ujarnya.

Peraturan KPU nomor 19/2008 pasal 31 ayat 3 tentang kampanye menyebutkan cuti kampanye pemilu bagi menteri dapat diberikan paling lama dua hari kerja secara tidak berturut-turut.

Menteri Mau Kampanye, Lapor ke Presiden Dulu!

2008-07-06T22:42:00.000-07:00

[Okezone] - Sejumlah menteri berasal dari partai politik tentunya akan disibukan dengan urusan kampanye jelang pemilu 2009 mendatang. Para menteri itu boleh mengajukan cuti asal tahu aturan.

"Itu sudah ada dalam PP-nya yakni nomor 9 tahun 2004 tentang kampanye pemilihan umum untuk pejabat negara. Jadi berdasarkan undang-undang, permintaan cuti paling lambat 12 hari sebelum melaksanakan kampanye pemilu," jelas anggota KPU Abdul Aziz di sela rapat pleno KPU, di Gedung KPU, Jakarta, Minggu (6/7/2008).

Menurut Abdul Aziz, pemberian cuti itu diselesaikan selambat-lanmbatnya empat hari terhitung setelah diterimanya permintaan itu.

Sementara jadwal kampanye pemilu yang menyertakan presiden dan wakil presiden, nantinya akan disampaikan oleh Setneg paling lambat tujuh hari sebelum dimulainya masa kampanye.

Kampanye Presiden, Bang Yos ke Cirebon

2008-03-23T22:40:00.000-07:00

[Antara] - Meski pemilihan Presiden 2009 mendatang masih satu tahun lagi, sejumlah tokoh atau calon sudah mulai melakukan sosialisasi dan kampanye ke sejumlah daerah termasuk mantan Gubernur DKI Jakarta DR (HC) Sutiyoso atau dikenal sebagai Bang Yos yang melawat ke Cirebon, Sabtu.

Dengan menumpang kereta api Cirebon Ekspres, Bang Yos tiba di Stasiun Kejaksan Kota Cirebon sekitar pukul 17.00 WIB dan disambut Rektor Unswagati Cirebon Dr H Zakaria Machmud dan Bupati Kabupaten Kuningan Aang Hamid Suganda.

Dalam jumpa pers di VIP Room Stasiun Kejaksan Kota Cirebon, Bang Yos mengatakan kunjungan ke Cirebon selain menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW juga sekaligus sosialisasi dan mencari dukungan pencalonan dirinya menjadi Presiden pada Pilpres 2009 mendatang.

"Selain menghadiri undangan peringatan Maulid Nabi, dalam kesempatan ini pula saya sekalian melakukan sosialisasi mengenai pencalonan saya menjadi Presiden RI mendatang. Ini saya lakukan setiap melakukan kunjungan di daerah-daerah lainnya," katanya yang sudah mendeklarasikan diri menjadi calon Presiden, 1 Oktober 2007 lalu.

Presiden Kritisi Kampanye Wiranto

2008-03-05T22:45:00.000-08:00

[Kompas] - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk kedua kalinya secara terbuka kepada publik mengkritik dan kemudian menyerang tema dan materi kampanye Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat Jenderal (Purn) Wiranto. Ini mungkin maksud Presiden Yudhoyono yang menyebut tahun 2008 sebagai tahun politik yang panas.

"Saya minta semua pihak terutama yang memiliki kelebihan harta uang, tolonglah bantu yang memerlukan. Jangan hanya pandai mencerca dan memprovokasi rakyat. Kalau punya uang bantu rakyat, ikhlas. Itu baru namanya tokoh sejati, pemimpin sejati karena dia ikhlas kepada rakyatnya," ujar Presiden saat peninjauan realisasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Desa Kertamaya, Bogor, Jawa Barat, Rabu (5/3).

"Kemiskinan ini insya Allah tidak terus terjadi di negeri ini, justru dijadikan alat politik, tersinggung rakyat. Kemiskinan bukan untuk diperdagangkan secara politik. Bantu-bantu saja Pak. Kan begitu toh? Itu yang sebetulnya yang paling bagus," ujar Presiden melanjutkan.

Try Sutrisno Merasa Tidak Disindir Presiden

2007-11-07T20:08:00.000-08:00

[Bisnis Jakarta] - Mantan Wapres Try Sutrisno tidak mempersoalkan sindiran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menuding adanya pihak-pihak yang meragukan kepemimpinannya. ''Pernyataan Yudhoyono itu layak disampaikan mengingat kedudukannya sebagai pimpinan nasional,'' kata Try Sutrisno usai menghadiri Pembukaaan Munas XIII Persatuan Purnawirawan ABRI (Pepabri) dan Persatuan Istri Purnawirawan (Perip) di Istana Negara Jakarta, kemarin.

Try sendiri mengaku tidak merasa disindir presiden. Yang pasti, kata dia, wajib bagi seorang presiden sebagai kepala negara mengimbau dan memperingatkan semua komponen bangsa. ''Kita harus berpikir jernih. Wajar presiden mengharapkan begitu," kata Try Sutrisno. Mantan Pangdam Jaya ini justru meminta agar gerakan-gerakannya selama ini (yang terkesan berseberangan dengan pemerintah), harus dilihat sebagai gerakan dari orang tua yang ingin terus mendarmabaktikan kemampuannya bagi negara.

''Kami tidak ada hasrat mengganggu siapa pun," tegasnya. Sebelumnya, Presiden Yudhoyono mengaku dapat menerima adanya gerakan di masyarakat yang selalu mengkritisi dan meragukan kinerja pemerintahan yang dipim- pinnya. Namun Kepala Negara mengingatkan, keraguan itu tidak boleh berkembang menjadi sikap tidak percaya kepada pemerintah.

''Banyak pihak yang gamang, khawatir, cemas dan mengalami disorientasi terhadap kondisi perubahan, namun mereka ini biasanya terlibat kepentingan, sehingga ingin segala sesuatunya dilalui dengan gerakan-gerakan revolusi," ujar Presiden Yudhoyono. Pernyataan Presiden itu agaknya disampaikan untuk menyinggung aktivitas mantan Wapres Try Sutrisno yang selama ini memang dikenal sering berseberangan dengan dirinya.

Dikatakan mantan Menko Polkam ini, sikap gamang dan waswas dari sebagian
kelompok bangsa, merupakan sikap yang wajar dalam menyikapi kondisi terakhir bangsa saat ini. Namun jika sikap khawatir itu menjadi berlebihan, presiden khawatir sikap itu justru akan menjadi kontraproduktif bagi perkembangan bangsa ke depan.

''Was-was boleh, waspada harus, khawatir kalau ini salah arah, akan tetapi terlalu tidak mempercayai yang sedang mengemban amanah di negeri ini juga merupakan hal yang tidak baik," tegas Yudhoyono. Ia menjamin, seluruh penyelengara Negara merupakan orangorang yang sangat mencintai bangsa dan negara ini. (Kamis : 8/11/2007)

Siswono Tunggu Pinangan Partai untuk Maju Lagi pada 2009

2007-11-07T19:51:00.000-08:00

[Antara News] - Mantan calon wakil presiden Siswono Yudo Husodo mengaku saat ini dirinya hanya pasif menunggu pinangan partai politik untuk maju lagi ke pemilihan umum 2009. "Berdasarkan konstitusi kita, yang berhak mencalonkan presiden dan wakil presiden adalah partai, bukan saya," kata Siswono seusai acara Silaturahmi Majelis Penasihat Lembaga Perajut Bangsa di Gedung Jakarta Design Centre Jakarta, Rabu malam.

Menteri Negara Perumahan Rakyat dalam Kabinet Pembangunan V pada periode 1988-1993 dan Menteri Transmigrasi pada Kabinet Pembangunan VI (1993-1998) itu mengatakan, saat ini yang ia lakukan adalah berbuat sebaik mungkin dan membiarkan partai yang menilainya. Disinggung mengenai kesiapannya untuk ikut maju dalam pemilu 2009, Siswono hanya mengatakan, "Bukan soal siap atau tidak siap, mau atau tidak mau. Dalam hal ini, partai yang mencalonkan, tentu munafik jika saya tidak ingin," katanya.

Menurutnya, menjadi pemimpin merupakan peluang untuk memberikan pengabdian bagi bangsa dan negara. "Bagi saya, tidak ada yang membahagiakan kecuali berpeluang untuk memajukan bangsa ini," ujarnya. Namun, Siswono menegaskan bahwa untuk maju pada pemilihan presiden 2009 adalah partai yang mencalonkan.

"Pada tahun 2004, bukan saya yang ingin maju. Tapi partai yang mencalonkan saya dan Pak Amien Rais yang meminta saya," katanya. Pada pemilu 2004, Siswono menjadi calon wakil presiden berpasangan dengan Amien Rais.

Untuk saat ini, Siswono mengaku memang ada partai politik yang sudah melakukan komunikasi dengan dirinya. "Resmi meminang belum, tapi menjajaki mungkin saja iya. Tapi apa untuk 2009 atau tidak, saya juga tidak tahu," katanya. (Kamis : 8/11/2007)

79 Tahun Sumpah Pemuda : Saatnya Kaum Muda Memimpin

2007-10-27T08:49:00.000-07:00

[Suara Pembaruan] - Kaum muda memberi peran besar pada perjuangan bangsa Indonesia dan menjadi pelopor perubahan sejarah di Tanah Air. Untuk itulah, sudah saatnya masyarakat memberi peluang kepada kaum muda untuk masuk dalam kepemimpinan nasional, termasuk menjadi calon presiden.

Pandangan tersebut dinyatakan budayawan Frans Magnis Suseno, saat berbicara dalam Workshop Kebangsaan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), di Jakarta, Jumat (26/10). Dia menilai, semangat Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga kini tetap menantang dan diperlukan guna memperbarui semangat persatuan bangsa. Dalam kemajemukannya, Indonesia harus terus berjuang untuk masa depan yang lebih manusiawi. "Inilah saatnya untuk calon muda maju sebagai pemimpin baru dalam bangsa yang plural ini," ujarnya.

Untuk itu, dia mendorong generasi muda tampil memperbarui kondisi Indonesia saat ini. Bahkan, peluang kepemimpinan nasional, termasuk calon presiden, juga harus direbut oleh orang-orang muda.

Tantangan Kemajemukan. Dalam kaitan peringatan 79 tahun Sumpah Pemuda, aktivis gerakan mahasiswa 1998 yang juga Ketua Forum Kajian Pemuda Kebangsaan, Wahab Matullah, serta sejarawan yang juga dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, Donatus Haryo, sepakat bahwa kaum muda berperan besar dalam sejarah peradaban Bangsa Indonesia. Tonggak sejarahnya adalah Kebangkitan Nasional 1908, Sumpah Pemuda 1928, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Reformasi Na- sional 1998.

Menurut Wahab, realitas sejarah mencatat, generasi muda terbukti tangguh berkiprah di Tanah Air. "Kaum muda perlu menguatkan nilai-nilai kebangsaan. Keberadaan atas kemajemukan budaya adalah aset kekayaan bangsa yang harus dijaga. Caranya melalui upaya dalam membentuk rasa kebangsaan. Ini terkait dengan pertumbuhan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang pluralis dan heterogen," ujarnya.

Pluralitas dan heterogenitas, menurut Wahab, tetap menjadi masalah krusial ketika ada anasir atau kepentingan kelompok dari golongan tertentu yang menginginkan Bangsa Indonesia tetap lemah, sehingga mereka dapat mengambil ke- untungan.

Sementara Donatus berpendapat, Sumpah Pemuda 1928 merupakan upaya untuk menghadapi tantangan kemajemukan, dan pada hakikatnya merupakan pernyataan moral terbentuknya satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia. Selain itu, Sumpah Pemuda dianggap sebagai tali perekat untuk menyamakan visi dan misi keragaman budaya bangsa.

Selanjutnya, ujar Donatus, Pembukaan UUD 1945 secara jelas dan tegas menggambarkan penghormatan terhadap keberagaman dan jaminan akan adanya perbedaan.

"Namun, pada praktiknya, nilai-nilai yang terkandung dalam konsepsi itu telah tercabut dan diabaikan begitu saja. Akibatnya, di sana-sini terjadi persoalan bangsa yang mengarah pada perpecahan individu, kelompok, dan antargolongan. Kita bersama-sama harus dapat mengatasinya," katanya.

Di tempat terpisah, Ketua Pusat Studi Hukum dan Pembangunan (PSHP), Ade Komarudin, Sabtu (27/10) mengatakan, saat ini visi dan konsepsi kebangsaan Indonesia yang berdasarkan Pancasila mulai ditinggalkan dan digantikan dengan visi dan konsepsi kebangsaan yang tidak jelas arahnya. Ade berharap kondisi ini harus segera dicari jalan keluarnya agar arah pem- bangunan negara dan bangsa ini tetap sesuai dengan cita-cita para pendiri negara.

Peringatan 79 tahun Sumpah Pemuda, kata Ade, merupakan momentum penting untuk merefleksikan kembali semangat nasionalisme yang dibangun para pemuda jauh sebelum Republik Indonesia diproklamasikan. Peradaban maju saat ini yang didukung pesatnya ilmu dan teknologi, harus tetap dilandasi wawasan kebersamaan membangun bangsa dari keberagaman, yang antara lain ada dalam semangat Sumpah Pemuda. (Sabtu : 27/10/2007)

SBY-JK Kurang Fokus Pada Kepentingan Rakyat

2007-10-21T17:52:00.000-07:00

[Media Indonesia] - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) diharapkan menggunakan sisa waktu dua tahun terakhir secara efektif dan tidak terpengaruh oleh berbagai manuver politik untuk kepentingan 2009. "SBY-JK harus tetap fokus pada kepentingan rakyat dan tidak terpengaruh manuver politik perseorangan atau parpol berkaitan dengan Pemilu 2009," kata Sekjen DPP PPP Irgan Chairul Mahfiz di Jakarta, Minggu (21/10).

Menurutnya, belakangan ini marak berbagai kegiatan politik yang dibungkus dengan deklarasi, gagasan beraliansi, koalisi permanen, liga nasional, atau pun safari politik. "Ini bisa mengganggu kinerja pemerintahan, dan dikhawatirkan berimbas pada pola hubungan kerja Presiden dan Wakil Presiden," katanya.

Oleh karena itu, PPP meminta pemerintah dalam hal ini Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) dipimpin duet SBY-JK agar lebih meningkatkan kinerja, serius dan berkonsentrasi menangani berbagai persoalan rakyat yang mendesak, terutama yang berkaitan dengan kenaikan harga, meningkatnya angka kemiskinan, pengangguran, inflasi, belum berjalannya sektor riil, pemberantasan korupsi, kepastian hukum BLBI, gangguan separatis, bencana alam, dan masalah sosial kemasyarakatan lainnya.

"Jangan dulu berpikir tentang strategi dan taktik menghadapi Pilpres 2009, karena waktunya masih cukup tersedia," ucapnya. PPP, kata dia, memiliki kewajiban untuk mengingatkan SBY-JK agar senantiasa menjaga harmoni pemerintahan, dalam rangka menjaga kontinuitas, konsistensi, dan komitmen keduanya yang telah mendapat amanah rakyat sampai tahun 2009.
"PPP akan terus memantau, mengevaluasi, mengkritisi dan memberi solusi bagi terselenggaranya pemerintahan secara baik bagi kesejahteraan rakyat dan memajukan bangsa," tuturnya. (*)

Kalla Isyaratkan Tak Ada Lagi Konvensi Golkar

2007-10-19T08:17:00.000-07:00

[Antara] - Ketua Umum DPP Partai Golkar, H Jusuf Kalla mengisyaratkan tidak akan ada lagi konvensi dalam menentukan figur akan diusung partai ini sebagai calon presiden (Capres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009."Jika ada pemikiran meneruskan seperti itu (konvensi, red), saya tidak tahu pikiran apa, karena hasilnya jelek," kata Kalla di Padang, Jumat.

Hal itu disampaikannya dalam silaturahmi pengurus DPP PG dengan para pengurus dan kader PG se-Sumbar.Menurut dia, digelarnya Konvensi Golkar pada 2004 untuk menentukan Capres pada Pemilihan Presiden 2007 karena ada sejarah hukumnya.Sejarah itu, karena Ketua Umum DPP Golkar saat itu, Akbar Tandjung mempunyai masalah hukum. "Karena itu, DPP Golkar khawatir jika pada saat penentuan calon, Pak Akbar mempunyai masalah hukum," ujarnya.

Sehubungan itu, maka lebih baik pencalonan dibuka melalui konvensi Golkar 2004, tambahnya.Ia menilai, konvensi sangat melelahkan dan sangat aneh karena siapa saja boleh masuk (ikut konvensi) karena mungkin saat itu belum dipikirkan secara betul, ada paranormal, bintang film, orang lain bahkan kader partai lain ikut konvensi. "Jadi prosesnya tidak tepat, begitu panjang, melelahkan dan ongkosnya tinggi," kata Kalla.

Kemudian, hasilnya pun sangat lebih mengecewakan karena terpilih menjadi Capres bukan kader Golkar yang aktif (Wiranto, red) dan memilih wakilnya justru dari partai lain, tambahnya.Jadi, sejaranya seperti itu (terkait masalah hukum, red), prosesnya tidak terlalu baik dan hasilnya lebih jelek lagi karena baru Pilpres tahapan satu sudah kalah, katanya. (*)

Kalla: Safari Politik Direstui Presiden

2007-10-18T18:58:00.000-07:00

[Tempo Interaktif] - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan safari dan silaturahmi yang dia lakukan ke 10 Provinsi di Sumatera dan Sulawesi sudah mendapat restu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut Kalla, kegiatan keliling daerah yang dia lakukan tersebut merupakan hasil pembagian kerja dengan Presiden. Sebelumnya, katanya, Presiden sudah melakukan hal serupa pada bulan Ramadan. "Saya sudah bagi tugas dengan Presiden, karena sebelumnya beliau sudah melakukan safari pada bulan Ramadan," kata Kalla pada acara silaturahmi jajaran pimpinan darah Provinsi Sumatera Barat, para tokoh masyarakat, pemuka agama, dan tokoh adat di Hotel Bumi Minang, Padang, Kamis malam (18/10).

Kalla menjelaskna, upaya silaturahmi ini, terutama dengan para tokoh nasional, bukan berorientasi terhadap politik kekuasaan. "Silaturahmi ini bisa dikatakan safari politik, tetapi untuk politik kemajuan bangsa," ujar dia. Kalla menegaskan, kunjungannya ke beberapa tokoh nasional seperti Megawati, Abdurrahman Wahid, dan Akbar Tanjung dilakukan untuk menghilangkan friksi dan menyelesaikan masalah yang pernah muncul. "Dengan silaturahmi, friksi antara saya dengan Megawati , Gus Dur, dan Akbar Tanjung selesai kan?" Safari di daerah, Kalla melanjutkan, dilakukan justru untuk mengetahui kekuatan daerah-daerah yang dikunjungi untuk pertumbuhan ekonomi dan kemajuan bangsa. "Saya tidak ingin, kalau menjadi mantan presiden memiliki hubugan yang tidak enak dengan para mantan pemimpin lain," kata dia.

Kalla mencontohkan, Mantan Presiden Soekarno memiliki hubungan tidak enak dengan penerusnya, begitu juga Soeharto dengan Habibie, Habibie dengan Gus Dur, Gus Dur dengan Megawati, dan Megawati dengan Presiden Yudhoyono. "Silaturahmi ini supaya itu tak terjadi. Seharusnya berterima kasih sama pendahulunya. Kalau dia tidak berhenti, mana mungkin penggantinya itu menempati posisi tersebut?" kata Kalla. (*)

Penjaringan Calon dari Bawah Dihabisi Ambisi Pimpinan Pusat Parpol

2007-10-18T08:39:00.000-07:00

[Indo Pos] - Golkar-PDIP Tinggalkan Konvensi Untuk mengamankan kepentingan politik, sistem yang sudah bagus bisa diutak-atik. Contohnya, sistem konvensi di Golkar. Sangat mungkin mekanisme konvensi untuk menjaring capres-cawapres Golkar tak digunakan lagi untuk 2009. PDIP pun ikut-ikutan meninggalkan model yang dipakainya dalam menjaring calon kepala daerah itu.

Sebagai sebuah model, mekanisme konvensi dianggap sangat demokratis. Sebab, penjaringan nama untuk menjadi calon kepala daerah dari parpol dalam kompetisi politik, seperti pilkada atau pilpres, benar-benar berangkat dari bawah. Dukungan dari bawah diartikulasikan. Itu tak hanya mengekor pada keinginan pimpinan pusat parpol di Jakarta. Mekanisme demokratis itu diperkenalkan Golkar sebagai tradisi baru kompetisi politik internal partai pada Pilpres 2004 untuk menjaring capres-cawapres partai berlambang pohon beringin tersebut.

Saking demokratisnya, sampai-sampai, Ketua Umum Partai Golkar (saat itu) Akbar Tandjung gagal memenangi konvensi. Dia justru dikalahkan di kandangnya oleh Wiranto yang berpasangan dengan tokoh non-Golkar, Salahuddin Wahid atau Gus Solah, pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang. Pasangan Wiranto-Salahuddin Wahid kemudian gagal. Mereka kalah dari pasangan SBY-Kalla. Bahkan, untuk menembus putaran pertama pilpres pun, pasangan itu gagal.

Meski demikian, mekanisme konvensi mendapat apresiasi positif dari rakyat. Golkar yang sempat mengalami demoralisasi politik dan distigma sebagai partai mesin otoriter Orde Baru yang korup pelan-pelan mampu bangkit kembali. Puncaknya, Golkar tampil lagi menjadi jawara pemilu legislatif 2004.

Sayang, Partai Golkar yang kini dinakhodai Wapres Jusuf Kalla enggan melanjutkan sistem dan mekanisme konvensi itu. Secara terbuka, Kalla mengatakan, partainya tidak akan mengadakan konvensi lagi untuk menjaring capres-cawapres 2009. Penentuannya, tegas Kalla, cukup diputuskan dalam rapat pimpinan nasional khusus (rapimnasus) minimal enam bulan sebelum Pemilu 2009.Kalla beralasan ditiadakannya konvensi itu karena dalam AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga) Partai Golkar, penentuan capres-cawapres Partai Golkar melalui rapimnas. "Selain proses konvensi yang kurang baik, hasil konvensi juga tidak lebih baik," tegas Kalla dalam keterangan pers di rumah dinas Wapres, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, 14 September 2007.

Keputusan menghapus konvensi tentunya memantik api kekecewaan. Salah satunya dari Akbar Tandjung. Menurut dia, keputusan itu justru akan menurunkan citra Partai Golkar di mata masyarakat. Padahal, salah satu kunci pulihnya citra Partai Golkar hingga menang dalam Pemilu 2004 adalah konvensi.Mekanisme itu membuat Partai Golkar dinilai prodemokrasi dan menjadi pelopor bagi terciptanya proses demokrasi di internal partai politik. "Ini langkah mundur. Saya menyesalkan keputusan itu," tandasnya. Apalagi, lanjut dia, mekanisme penjaringan calon kepala daerah di Partai Golkar juga masih menggunakan sistem konvensi. (*)

Tidak Rela Atas Perlakuan Hansip Malaysia

2007-10-11T23:35:00.000-07:00

[KOINS] - Inilah akibatnya jika rakyat memiliki pemerintahan yang tidak kuat. Meskipun rakyat sudah mengecam habis-habisan tindakan semena-mena yang dilakukan oleh “Rela” atau hansip Malaysia, namun sikap pemerintah Indonesia terkesan sangat lemah. Malah. Pemerintah turut berkomentar seperti rakyat, padahal sebagai pemimpin di negeri ini mereka lebih tepat melakukan tindakan atau aksi atas kejadian ini. Jangan no action, talk only (NATO)!

Ini tentu sangat menyayat hati kita yang sama sekali tidak rela atas perlakuan brutal hansip Malaysia tersebut. Keprihatinan kita semakin bertambah, ketika mendengar, Pemimpin bangsa ini lebih sibuk mengomentari kesiapanannya menghadapi pemilihan presiden 2009 nanti daripada mengurusi rakyatnya. Mau apa jadinya, bangsa Indonesia yang katanya gemah ripah lohjinawi ini. Mengapa kita tidak memiliki pemimpin yang bisa menegakkan harga diri bangsa dan negaranya ?

Sekedar mengingatkan, ada beberapa kebiadaban dan kesemena-menaaan hansip Malaysia dan polisi Malaysia terhadap kita. Pertama, kasus penangkapan terhadap istri atase pendidikan pada Kedubes Indonesia yang sedang belanja di mal. Sang isteri tidak melakukan kesalahan apa-apa, ia memiliki dokumen yang lengkap sebagai istri diplomat, namun tetap ditahan – meski kemudian dibebaskan. Kedua, kasus penggeledahan kasar yang dilakukan terhadap mahasiswa di Kuala Lumpur. Mereka mendobrak pintu dan meninggalkannya dalam kondisi rusak, tanpa kata maaf.

Ketiga, kasus pengeroyokan terhadap wasit karateka asal Indonesia, Donald Peter Luther Kolopito. Tanpa alasan yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan mereka menghajar Luther secara brutal sampai babak belur. Keempat, kasus TKI, tentu kasus ini tidak bisa dihitung dengan jari. Hampir setiap hari ada saja TKIyang disiksa dan diperlakukan secara diskriminatif karena dianggap sumber keonaran.

Sangat tidak pantas pemerintah mengerdilkan diri sendiri dengan merelakan rakyatnya dihina bahkan dianiaya secara semena-mena. Dalam pandangan kami, kita harus menunjukkan keberanian bahwa Indonesia tidak mau dilecehkan. Caranya tidak cukup dengan himbauan apalagi cuma tuntutan kata maaf, melainkan melalui tindakan yang jelas dan nyata. Inilah momentum penting bagi Presiden Soesilo Yudhoyono (SBY) untuk menyatakan dirinya sebagai orang yang tegas dan berwibawa – bukan sebagai orang peragu, seperti yang dikritik banyak orang. Kita tunggu, tindakan pemerintah sekarang juga.

(Sumber : Kompas Cyber (12/10/2007), Kontan (17/10/2007), Suara Pembaruan (18/10/2007), Berita Kota (19/10/2007).

Calon Presiden 2009, Sutiyoso Calonkan Diri

2007-10-01T04:59:00.000-07:00

INDOSIAR - Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso Senin (01/10/07) malam, mendeklarasikan diri sebagai kandidat calon presiden Republik Indonesia periode 2009 - 2014.

Deklarasi politik Sutiyoso sebagai calon presiden Republik Indonesia 2009-2014 dihadiri oleh sejumlah tokoh seperti mantan Kepala BIN AM Hendro Priyono, mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno dan mantan Presiden Abdurrahman Wahid.

Dalam deklarasinya, Sutiyoso menyatakan reformasi yang saat ini belum mampu membawa Indonesia menjadi lebih baik dan membuat sejahtera bangsa Indonesia memberanikannya untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden Indonesia 2009-2014.

Dalam konferensi pers usai deklarasi, Sutiyoso mengatakan ia mencalonkan diri sebagai calon independen yang tidak memiliki partai. Menurut Sutiyoso, pemilihan waktu deklarasi ini untuk memberikan kesempatan bagi partai-partai yang akan mendukungnya dalam waktu 1,5 tahun ini.

Saat ditanya mengenai partai yang mendukungnya Sutiyoso mengaku saat ini ada belasan partai. Pada saat deklarasi kemarin sore, sejumlah anggota partai yang hadir antara lain PIS, PKP, PPB, PMBK, PBN dan PDR.

Dalam pencalonan sebagai presiden Indonesia nantinya, Sutiyoso akan fokus dalam program untuk mensukseskan otonomi daerah, sehingga kepala daerah akan memiliki kewenangan dan dana untuk mengembangkan daerahnya.