Try Sutrisno Merasa Tidak Disindir Presiden

[Bisnis Jakarta] - Mantan Wapres Try Sutrisno tidak mempersoalkan sindiran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menuding adanya pihak-pihak yang meragukan kepemimpinannya. ''Pernyataan Yudhoyono itu layak disampaikan mengingat kedudukannya sebagai pimpinan nasional,'' kata Try Sutrisno usai menghadiri Pembukaaan Munas XIII Persatuan Purnawirawan ABRI (Pepabri) dan Persatuan Istri Purnawirawan (Perip) di Istana Negara Jakarta, kemarin.

Try sendiri mengaku tidak merasa disindir presiden. Yang pasti, kata dia, wajib bagi seorang presiden sebagai kepala negara mengimbau dan memperingatkan semua komponen bangsa. ''Kita harus berpikir jernih. Wajar presiden mengharapkan begitu," kata Try Sutrisno. Mantan Pangdam Jaya ini justru meminta agar gerakan-gerakannya selama ini (yang terkesan berseberangan dengan pemerintah), harus dilihat sebagai gerakan dari orang tua yang ingin terus mendarmabaktikan kemampuannya bagi negara.

''Kami tidak ada hasrat mengganggu siapa pun," tegasnya. Sebelumnya, Presiden Yudhoyono mengaku dapat menerima adanya gerakan di masyarakat yang selalu mengkritisi dan meragukan kinerja pemerintahan yang dipim- pinnya. Namun Kepala Negara mengingatkan, keraguan itu tidak boleh berkembang menjadi sikap tidak percaya kepada pemerintah.

''Banyak pihak yang gamang, khawatir, cemas dan mengalami disorientasi terhadap kondisi perubahan, namun mereka ini biasanya terlibat kepentingan, sehingga ingin segala sesuatunya dilalui dengan gerakan-gerakan revolusi," ujar Presiden Yudhoyono. Pernyataan Presiden itu agaknya disampaikan untuk menyinggung aktivitas mantan Wapres Try Sutrisno yang selama ini memang dikenal sering berseberangan dengan dirinya.

Dikatakan mantan Menko Polkam ini, sikap gamang dan waswas dari sebagian
kelompok bangsa, merupakan sikap yang wajar dalam menyikapi kondisi terakhir bangsa saat ini. Namun jika sikap khawatir itu menjadi berlebihan, presiden khawatir sikap itu justru akan menjadi kontraproduktif bagi perkembangan bangsa ke depan.

''Was-was boleh, waspada harus, khawatir kalau ini salah arah, akan tetapi terlalu tidak mempercayai yang sedang mengemban amanah di negeri ini juga merupakan hal yang tidak baik," tegas Yudhoyono. Ia menjamin, seluruh penyelengara Negara merupakan orangorang yang sangat mencintai bangsa dan negara ini. (Kamis : 8/11/2007)

Siswono Tunggu Pinangan Partai untuk Maju Lagi pada 2009

[Antara News] - Mantan calon wakil presiden Siswono Yudo Husodo mengaku saat ini dirinya hanya pasif menunggu pinangan partai politik untuk maju lagi ke pemilihan umum 2009. "Berdasarkan konstitusi kita, yang berhak mencalonkan presiden dan wakil presiden adalah partai, bukan saya," kata Siswono seusai acara Silaturahmi Majelis Penasihat Lembaga Perajut Bangsa di Gedung Jakarta Design Centre Jakarta, Rabu malam.

Menteri Negara Perumahan Rakyat dalam Kabinet Pembangunan V pada periode 1988-1993 dan Menteri Transmigrasi pada Kabinet Pembangunan VI (1993-1998) itu mengatakan, saat ini yang ia lakukan adalah berbuat sebaik mungkin dan membiarkan partai yang menilainya. Disinggung mengenai kesiapannya untuk ikut maju dalam pemilu 2009, Siswono hanya mengatakan, "Bukan soal siap atau tidak siap, mau atau tidak mau. Dalam hal ini, partai yang mencalonkan, tentu munafik jika saya tidak ingin," katanya.

Menurutnya, menjadi pemimpin merupakan peluang untuk memberikan pengabdian bagi bangsa dan negara. "Bagi saya, tidak ada yang membahagiakan kecuali berpeluang untuk memajukan bangsa ini," ujarnya. Namun, Siswono menegaskan bahwa untuk maju pada pemilihan presiden 2009 adalah partai yang mencalonkan.

"Pada tahun 2004, bukan saya yang ingin maju. Tapi partai yang mencalonkan saya dan Pak Amien Rais yang meminta saya," katanya. Pada pemilu 2004, Siswono menjadi calon wakil presiden berpasangan dengan Amien Rais.

Untuk saat ini, Siswono mengaku memang ada partai politik yang sudah melakukan komunikasi dengan dirinya. "Resmi meminang belum, tapi menjajaki mungkin saja iya. Tapi apa untuk 2009 atau tidak, saya juga tidak tahu," katanya. (Kamis : 8/11/2007)